Produk Hukum yang berhubungan dengan Madrasah sampai dengan tahun 2007

Produk hukum < 2007
Sumber :  Ditjend Madrasah

Judul Dokumen	Kategori	Tahun
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan	Peraturan Pemerintah (PP)	2007
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/O/2007 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 122/P/2007 Tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Bagi Guru Dalam Jabatan	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan PendidikanDasar dan Menengah	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2007Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2006
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2006
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untu	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	2006
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan / atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan / atau Hibah Luar Negeri	Peraturan Pemerintah (PP)	2006
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan	Peraturan Pemerintah (PP)	2006
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah	Peraturan Pemerintah (PP)	2005
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	Undang-Undang	2005
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementrian Negara Republik Indonesia	Peraturan Presiden	2005
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia	Peraturan Presiden	2005
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan	Peraturan Pemerintah (PP)	2005
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga	Peraturan Pemerintah (PP)	2004
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	Undang-Undang	2003
Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen	Keputusan Presiden (Kepres)	2000
Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.00.6/ED/381/97 Tanggal 29 Agustus 1997 Tentang Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Program Keterampilan dan Keagamaan	Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam	1997
Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/PP.00.6/J/54/97 Tanggal 10 Januari 1997 Tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK)	Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam	1997
Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.00.6/ED/488/97 Tanggal 21 November 1997 Tentang Pengaturan Induk KKM (Kelompok Kerja Madrasah) Madrasah Aliyah Keagamaan Swasta	Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam	1997
Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.00.6/ED/488/97 Tanggal 21 November 1997 Tentang Pengaturan Induk KKM (Kelompok Kerja Madrasah) Madrasah Aliyah Keagamaan Swasta	Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam	1997
Keputusan Menteri Agama No. 426 Tahun 1995 tentang Honorarium Guru Tidak Tetap dan Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Guru Tetap Pada Madrasah Negeri di Lingkungan Departemen Agama	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1995
Keputusan Menteri Agama Nomor 18/E/93 Tentang Penugasan Kepada Sub- Direktorat Pendidikan Guru Agama dan BPGA Direktorat Pembinaan Guru Agama Islam untuk Pelaksanaan Sebagian Tugas Pembinaan Guru di Lingkungan Departemen Agama	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1993
Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah Kegamaan	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1993
Keputusan Menteri Agama Nomor 374 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Kegamaan	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1993
Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 1992 Tentang Pemberian Kuasa Pengalihan Tugas Pegawai dan Guru dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN)	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1992
Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 1991 Tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1991
Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 1990 Tentang Hari-hari Libur untuk Tahun 1991	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1990
Keputusan Menteri Agama Nomor 190 Tahun 1990 Tentang Konsultasi SPP-DPP Madrasah Tsanawiyah, Aliyah dan Pendidikan Guru Agama Tahun 1990	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1990
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah	Peraturan Pemerintah (PP)	1990
Keputusan Menteri Agama Nomor 136 Tahun 1989 Tentang Hari-hari Libur untuk Tahun 1990	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1989
Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 Tentang Status Madrasah Swasta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1989
Keputusan Menteri Agama Nomor 335 Tahun 1989 Tentang Uraian Pekerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1989
Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1988 Tentang Ijazah Madrasah dan PGAN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1988
Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Khusus	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1987
Keputusan Menteri Agama Nomor 193 Tahun 1987 Tentang Evaluasi Belajar Tahap Akhir Pada Madrasah dan Pendidikan Guru Agama Negeri	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1987
Keputusan Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 1997 tentang Persamaan Eselon Bagi Jabatan Kepala Sekolah Swasta di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama	Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara	1987
Keputusan Menteri Agama Nomor 193 Tahun 1987 Tentang Evaluasi Belajar Tahap Akhir Pada Madrasah dan Pendidikan Guru Agama Negeri	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1987
Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1987 Tentang Penyesuaian Struktur Program Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1987
Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1985 Tentang Pemberian Wewenang Mengesahkan Salinan Atau Fotocopy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB/Tanda Lulus dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Tanda Lulus di Lingkungan Departemen Agama	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1985
Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Ujian Akhir Sekolah-sekolah Agama Negeri Pusat Tahun Ajaran 1985/1986	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1985
Keputusan Menteri Agama Nomor 101 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas)	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1984
Keputusan Menteri Agama Nomor 102 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Pendidikan Guru Agama Negeri	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1984
Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 1980 Tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama	Instruksi Menteri Agama (IMA)	1984
Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Dasar)	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1984
Keputusan Menteri Agama Nomor 100 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama)	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1984
Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1978
Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1978
Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1976 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1976
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan	Undang-Undang	1971
Keputusan Menteri Agama Nomor 213 Tahun 1970 Tentang Penghentian Penegerian Sekolah/Madrasah2 Swasta dan Pendirian/Pembukaan Sekolah-2/Madrasah Negeri dalam Lingkungan Departemen Agama	Keputusan Menteri Agama (KMA)	1970
Undang Undang Dasar 1945	Undang-Undang	1945

Baca Selengkapnya..

Bantuan Peningkatan Kualifikasi Akademik S1 Bagi Guru RA/ Madrasah Tahun 2011

Ketentuan :

1. Penerima Bantuan adalah guru tetap yang aktif mengajar pada RA/ Madrasah yang memiliki Izin Pendirian dari Kankemenag Kab. Kediri baik PNS maupun Non PNS dengan masa kerja minimal 2 ( dua tahun) dan tidak sedang mengikuti program pendidikan (beasiswa) yang dibiayai oleh Kementerian Agama.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa S1 semester VIII (delapan) keatas pada perguruan tinggi yang terakreditasi dan bukan kelas jauh.
3. Belum pernah menerima bantuan sejenis.

Proses Pengajuan :

1. Pengusulan diajukan oleh Kepala RA/ Madrasah
2. Melampirkan berkas dengan urutan:

• Asli Surat Pernyataan Kinerja bermaterai 6000
• Fotokopi SK awal s.d akhir menjadi guru yang dilegalisir Kepala RA/ Madrasah
• Fotokopi SK Pembagian Tugas terakhir yang  dilegalisir Kepala RA/ Madrasah
• Asli surat keterangan masih aktif mengikuti perkuliahan dari Perguruan Tinggi
• Fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku yang dilegalisir Perguruan Tinggi
• Fotokopi KHS (Kartu Hasil Studi) terakhir yang dilegalisir Perguruan Tinggi
• Berkas masing-masing guru diletakkan dalam Stopmap dengan ketentuan warna : RA: Hijau     MI: Biru      MTs: Kuning         MA : Merah 

3. Berkas dikirim langsung ke Mapenda Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri mulai tanggal 1 s/d  4 Maret 2011 kepada Bu. Katminah.

Kasi Mapenda

H. Suryat, M.Pd.I

Baca Selengkapnya..

Pendataan NUPTK

Kami telah meluncurkan surat yang berkenaan dengan Pendataan NUPTK 2011. Pendataan tersebut hanya diperuntukkan bagi :

1. Guru Tetap yang belum pernah mengajukan NUPTK sama sekali dengan sarat sudah mengajar mulai tanggal 1 juli 2009 dan mempunyai beban kerja min 12 JTM

2. Guru Tetap yang sudah mengajukan NUPTK tetapi namanya tidak muncul di Data Base NUPTK.

Guru yang tidak perlu mengajukan NUPTK lagi :

1. Guru yang sudah mempunyai NUPTK

2. Guru yang belum mempunyai NUPTK tetapi sudah masuk data base NUPTK dan statusnya bisa diproses

3. Guru yang tertolak pengajuan NUPTKnya dikarenakan sudah punya NUPTK dilembaga lain (hanya perlu melakukan mutasi NUPTK, keterangan lebih lanjut hubungi sdr. Hari-Staf Mapenda)

Silahkan mengecek status NUPTK anda :

Download Status NUPTK Kemenag Terkini, Lengkap se Kab. Kediri Klik_Disini

Atau dengan cara yang tercantum dalam situs PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional sebagai berikut:

CARI NUPTK ANDA

Ketahui NUPTK anda melalui:

NUPTK SMS GETAWAY 

Caranya kirim sms ke no: 081218582888  

Format Pengiriman:  Nuptk#nama lengkap#tempat lahir#tanggal lahir

Contoh: Nuptk#arif nugraha suryadi#jakarta#21-06-1928

·        

NUPTK Browser

Cari nuptk berdasarkan, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah, Nama, Tanggal Lahir, Tempat Lahir, dan lain-lain.

      Caranya:

1. Download aplikasi NUPTKWebBrowser 
2. Download Panduan 

Perhatian :
ketika mengisi instrumen NUPTK HARUS LENGKAP DAN HARUS BENAR!
Nama ibu kandung, riwayat  pendidikan, mata pelajaran, TMT mengajar dsb jangan samapi tidak diisi.

- Pengalaman tahun kemarin ada 500 guru yang tidak bisa diproses NUPTKnya dikarnakan pengisian yang salah atau kurang lengkap. Mohon hal ini tidak terjadi.

- Bagi madrasah yang tidak mengirimkan data dikarenakan semua guru sudah mempunyai NUPTK atau sebab lain, mohon tetap mengirimkan data dengan bentuk surat keterangan.

demikian terimakasih Baca Selengkapnya..

Buku Panduan BOS Negeri dan Swasta Madrasah 2011

Silakan download buku panduan BOS Madrasah Negeri dan Swasta 2011

* Buku panduan BOS Madrasah Negeri 2011
* Buku panduan BOS Madrasah Swasta 2011 Baca Selengkapnya..

Pengumuman Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun 2011

Pengumuman Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun 2011

* SK Dirjen Pelaksanaan UAMBN 2011
* Pedoman Pelaksanaan UAMBN 2011
* Kisi-kisi Pelaksanaan UAMBN 2011 Baca Selengkapnya..

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Uijan Madrasah dan Ujian Nasional MI

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL PADA SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH  DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2010/2011


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL No 2 TAHUN 2011
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 17 JANUARI 2011 KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011 Baca Selengkapnya..